UPN “Veteran” Jawa Timur Dorong Sinergi Multi-Aktor untuk Percepatan SDGs melalui Seminar Isu Administrasi Publik

SURABAYA,LINTASDAERAHNEWS.COM. Program Studi Administrasi Publik UPN Veteran Jawa Timur kembali menyelenggarakan Seminar Isu Administrasi Publik (SIAP) 2026 dengan mengangkat tema “Kolaborasi Multi-Aktor dalam Tata Kelola Pembangunan Nasional: Strategi Co-Governance untuk Pencapaian SDGs”. Selasa (5/5/2026). Kegiatan ini menghadirkan akademisi dan praktisi kebijakan publik guna membahas pentingnya sinergi lintas sektor dalam menghadapi tantangan pembangunan nasional.

Seminar tersebut menghadirkan narasumber dari unsur pemerintah daerah dan akademisi, yakni Dr. Moch. Ali Mashuri selaku Analis Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperinda) Kota Mojokerto serta Mohammad Ali, S.E., MPA., dosen Administrasi Publik UPN “Veteran” Jawa Timur. 

Dalam pemaparannya, para narasumber menekankan bahwa pembangunan nasional modern tidak lagi dapat dilaksanakan hanya oleh pemerintah sebagai aktor tunggal, melainkan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, sektor swasta, komunitas, dan media.

Dr. Moch. Ali Mashuri menjelaskan bahwa pendekatan collaborative governance menjadi strategi penting dalam menjawab berbagai persoalan publik seperti kemiskinan, pengangguran, pembangunan pariwisata, hingga pelestarian budaya. Menurutnya, pemerintah saat ini berperan sebagai fasilitator yang membangun jejaring kerja sama antaraktor melalui dialog, komitmen bersama, dan tujuan kolektif. Pendekatan ini sejalan dengan teori collaborative governance yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008), yaitu proses pengambilan keputusan publik yang melibatkan aktor pemerintah dan nonpemerintah secara kolektif dalam mencapai tujuan bersama (Ansell & Gash, 2008).

Konsep kolaborasi tersebut juga berkaitan dengan teori governance modern yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan tidak lagi bersifat hierarkis dan terpusat, tetapi melibatkan jejaring antaraktor dalam proses kebijakan publik (Osborne, 2010). Oleh karena itu, pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga sebagai mediator dan fasilitator dalam pembangunan nasional.

Selain itu, Mohammad Ali menyoroti pentingnya strategi co-governance dalam mempercepat pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) 2030. Ia menyampaikan bahwa target pembangunan berkelanjutan tidak dapat dicapai tanpa integrasi kebijakan dan sinergi lintas sektor. Dalam perspektif administrasi publik, pendekatan tersebut relevan dengan konsep good governance yang menekankan prinsip partisipasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan kemitraan dalam penyelenggaraan pemerintahan (Sedarmayanti, 2012).

Penerapan tata kelola kolaboratif juga menunjukkan adanya perubahan paradigma administrasi publik dari Old Public Administration menuju New Public Governance. Menurut Osborne (2006), paradigma New Public Governance menempatkan kolaborasi antarorganisasi dan partisipasi masyarakat sebagai elemen utama dalam proses pelayanan publik dan pembangunan. Dengan demikian, keberhasilan pencapaian SDGs tidak hanya bergantung pada kapasitas pemerintah, tetapi juga pada keterlibatan aktif berbagai pemangku kepentingan.

Kegiatan SIAP 2026 diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik maupun praktis dalam pengembangan ilmu administrasi publik, sekaligus menghasilkan rekomendasi strategis bagi implementasi pembangunan nasional berbasis kolaborasi multi-aktor. Seminar ini juga menjadi bentuk komitmen Program Studi Administrasi Publik UPN “Veteran” Jawa Timur dalam mendukung pencapaian SDGs melalui penguatan diskursus akademik dan praktik tata kelola pemerintahan yang adaptif.

Penulis: Sarah Meirina Sari, S.AP., MPA – Dosen Administrasi Publik, UPN “Veteran” Jawa Timur

Editor : Hariono