Dandim 0809/Kediri Hadiri Sosialisasi Peran Serta TNI dan Polri Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024

Dandim 0809/Kediri Saat Menghadiri Sosialisasi Peran Serta TNI dan Polri dalam Pemilu 2024 di Balroom Hotel Insumo Jln. Urip Sumoharjo No.90 Kel Kaliombo Kec Kota, Kota Kediri. Senin (18/12/2023) Foto : Pen0809.

KOTA KEDIRI,LINTASDAERAHNEWS.COM - Komandan Kodim 0809/Kediri Letnan Kolonel Inf. Aris Setiawan SH menghadiri kegiatan Sosialisasi Peran Serta TNI dan Polri dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024.  

Kegiatan yang bertemakan "Mewujudkan Peran dan Netralitas TNI dan Polri Untuk Menghadapi Tantangan Kompleks Dalam Pemilu",  itu dilaksanakan oleh Bawaslu di Balroom Hotel Insumo Jln Urip Sumoharjo No 90 Kelurahan Kaliombo Kecamatan Kota ,Kota Kediri. Senin (18/12/2023).

Kegiatan ini juga dihadiri langsung oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Kediri M. Saifudin Zuhri, M.Pd.I.,MH,Kasat Intelkam Polres Kediri AKP Hendro SH,KBO Satreskrim Polres Kediri Kota IPTU Rudi Hartono,Satbinmas Polres Kediri Kota IPDA Wina Nurwarida,Divisi pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu Kabupaten Kediri Siswo Budi Santoso SE,Divisi Penanganan Pelanggaran dan Datin Bawaslu Kabupaten Kediri Muhammad Hamdani ,S,HI,Divisi SDMO dan Diklat Bawaslu Kabupaten Kediri Eko Agung Prasetyo, S Sy,Divisi Hukum Dan Penyelesaian sengketa Bawaslu Kab Kediri Ahmad Nijihib Badry S Pd,Perwakilan Babinsa Kodim 0809/Kediri, Perwakilan Bhabinkamtibmas Kabupaten/Kota Kediri dan Tamu Undangan.

Ketua  Bawaslu Kabupaten Kediri M. Saifudin dalam sambutannya menyampaikan,"Pentingnya keberadaan TNI dan polri yang sudah hadir untuk mengamankan dan juga mensukseskan pemilu tahun 2024. Dari pantauanya TNI Polri di Kabupaten Kediri sinergitasnya sudah berjalan dengan baik.

Menurutnya, dari Bawaslu tidak bisa bekerja sendirian, kita membutuhkan sinergi  terutama TNI Polri untuk program - program kita dalam pengawasan pencarian pelanggaran dan penindakan, kita saling membutuhkan dalam season Pemilu ini tidak bisa dilaksanakan oleh Bawaslu ataupun KPU.

Tunggu juga netralitas panwascam banyak laporan sering komunikasi dan himbauan pada teman-teman panwascam dan juga BKD dan himbauan kepada keseluruhannya menggalakkan sosialisasi netralitas karena sudah kita ketahui di dalam undang-undang TNI kita jaga bersama kita harus netral.

Kewajibannya kita untuk tidak berbuat mendukung salah satu bacalon atau calon mencari dukungan dari masyarakat hal ini adalah tahapan dari kampanye di bawah Bawaslu dan kita jaga Sinergi saling memberi masukan.

Pemberitahuan kepada Polres ini adalah wewenang dari Polres jika kita ada tembusan dari kampanye banyak anggota DPRD provinsi maupun Kabupaten ini sangat memerlukan informasi kita ingin mengetahui pemberitahuan yang kita lakukan bahwa suhu tidak bisa bekerja sendiri jika nanti ada kerusuhan di masa kampanye ada gangguan pasti kita tidak bisa bekerja sendiri dan pasti melibatkan TNI polri.

Kita juga nanti akan mengadakan pengawasan TPS dan sekarang lagi proses dalam rekrutmen di TPS dan nanti di bawah TNI polri akan mengawal pergerakan pergerakan kotak suara.

Bahwa dari TNI Polri adalah terkait keamanan untuk menciptakan kondisi dalam pelaksanaan pemilu,"tutupnya.

Dandim 0809/Kediri Letkol Inf. Aris Setiawan SH menyampaikan,"TNI pada pemilu dari masa ke masa mulai Era orde lama TNI Polri Mempunyai hak suara saat itu masih ABRI. Kemudian Orde Baru TNI Polri tidak mempunyai hak suara namun mempunyai kursi di DPRD, DPR RI Fraksi ABRI dan Era Reformasi TNI Netral (tidak mempunyai hak suara dan tidak ada pengangkatan di lembaga perwakilan).

Tugas dan tanggung jawab TNI pada pemilu 2024 diantaranya TNI pengawal demokrasi Indonesia maju, TNI ujung tombak demokrasi ( tidak mungkin kehidupan berbangsa dan bernegara kehidupan berbangsa dan bernegara berjalan tanpa adanya TNI), diperlukan netralitas,TNI mengawal demokrasi dengan tidak berpihak pada siapapun yang terlibat pada pesta demokrasi tersebut dan Hal hal yang dilarang TNI untuk menjaga netralitas dalam rangka mengawal demokrasi.

Menjadi anggota KPU, panwaslu, panitia pemilik panitia pemilih, panitia pendaftaran pemilih dan peserta peserta juru kampanye,

Melaksanakan kampanye di dalam komplek militer,Mempengaruhi istri mempengaruhi istri atau keluarga masyarakat untuk mendukung parpol atau paslon tertentu,Memberikan fasilitas memberikan fasilitas sarana dan prasarana bagi parpol atau paslon tertentu.

Komentar, penilaian, membersihkan, pengarahan apapun yang berkaitan dengan kontestan pemilu dan Pilkada kepada keluarga masyarakat melalui media apapun.

Memobilisasi memobilisasi organisasi sosial, agama dan ekonomi untuk kepentingan parpol atau calon tertentu.

Menggunakan fasilitas menggunakan fasilitas dinas pada giat Pemilu dan Pilkada dalam bentuk kampanye untuk mensukseskan kandidat tertentu atau kontestan termasuk memberi bantuan dalam bentuk apapun di luar tugas dan fungsi TNI.

Melakukan tindakan yang melakukan tindakan yang mempengaruhi atau putusan KPU atau Bawaslu,Menggunakan fasilitas dinas untuk menyambut dan mengantar kontestan.

Memberikan tanggapan dan komentar tentang parpol atau paslon tertentu di medsos dan UU tentang pemilu : 

Lalu, Undang undang No.34 tahun 2004 tentang TNI, Undang undang Nom 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dan Kitab UU pidana militer.

Kesimpulan," TNI merupakan alat negara yang berkomitmen menjaga keutuhan NKRI.Pada pemilu tahun pada pemilu tahun 2024 TNI tetap netral dalam rangka mengawal demokrasi,"pungkas Dandim.

KBO Satreskrim Polres Kediri Kota IPTU Rudi Hartono menyampaikan,"Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR anggota DPD presiden dan wakil presiden dan untuk memilih anggota DPD yang dilaksanakan secara langsung umum bebas rahasia jujur dan adil dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar tahun 1945.

Untuk memilih wakil rakyat untuk duduk di dalam lembaga MP/dpr DPD DPRD dan memilih presiden dan wakil presiden guna membentuk pemerintahan untuk melanjutkan perjuangan mengisi kemerdekaan mewujudkan masyarakat adil dan makmur sejahtera dan mempertahankan keutuhan NKRI

Asas Dalam Pemilu terdiri dari Asas langsung saya sebagai pemilih memberikan suaranya secara langsung tanpa ada perantara, Asas umum semua warga yang memenuhi persyaratan sesuai undang-undang untuk memberikan suaranya,Asas bebas kebebasan dalam menentukan pilihan tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun,Asas rahasia suara bilahnya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan Asas jujur semua pihak penyelenggara Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur.

Aturan Pemilu terdiri dari Kepastian hukum,Penyelenggara netral,Data pemilih akurat dan lengkap,Kemurnian surat suara,Taat regulasi partisipasi masyarakat,Penegakan hukum dan Hubungan alat negara netralitas pemilu : 

TNI Polri selaku penjaga pertahanan negara maupun menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat memiliki tanggung jawab dan komitmen besar menjaga proses pemilu berjalan sesuai prinsip demokrasi dengan integritas kredibilitas profesionalisme dan netralitas untuk mendapatkan legitimasi,"pungkasnya.

Ketua Bawaslu Kabupaten Kediri M. Saifudi Zuhri menambahkan,"Tugas Bawaslu terdiri dari Melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu, Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu,Mencegah terjadinya politik uang, Mengawasi netralitas ASN/PNS,TNI dan Polri, Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu, Mengidentifikasi dan dan memetakan potensi pelanggaran pemilu. Kemudian Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara Republik Indonesia.(Hariono)