Sinergi TNI dan Pemerintah Tinjau Pelabuhan Jangkar Demi Kelancaran Penyeberangan Ketapang–Gilimanuk

Situbondo, Lintasdaerahnews. com ~ ||Personel Koramil 0823/09 Jangkar, Pelda Anton, melaksanakan pendampingan kegiatan kunjungan kerja tim dari Deputi Konektivitas Maritim dan Udara Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia dalam rangka peninjauan alternatif pelabuhan untuk mendukung kelancaran arus penyeberangan Ketapang–Gilimanuk. Kegiatan tersebut berlangsung di kawasan Pelabuhan Jangkar, Kabupaten Situbondo, sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat konektivitas transportasi nasional. Rabu (05/08/2026).

Kunjungan kerja tersebut dipimpin Sekretaris Deputi Konektivitas Maritim dan Udara Rustam Effendi bersama Asisten Deputi Bidang Konektivitas Maritim dan Udara Balkis Kusumawati serta Asisten Deputi Bidang Konektivitas Darat dan Perkeretaapian Hermin Esti. Turut hadir Kepala KSOP Kelas IV Panarukan Herland, Manager Teknik Regional 3 ASDP Fahmi, Koordinator ASDP Pelabuhan Jangkar Slamet Santoso, Koordinator UPT Pelabuhan Pengumpan Regional Banyuwangi Wilayah Kerja Jangkar Tri Wahyono, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo Nugroho, Kasat Polairud Polres Situbondo AKP I. Gede Sukarmadiyasa, S.H., M.H., Kapolsek Jangkar Iptu Fatchus Sochib, S.H., serta Danposal Jangkar Letda Eko Susianto.

Dalam kegiatan tersebut, rombongan melakukan peninjauan langsung terhadap fasilitas dan kesiapan Pelabuhan Jangkar sebagai salah satu alternatif pendukung operasional penyeberangan Ketapang–Gilimanuk. Peninjauan ini menjadi langkah strategis untuk mengkaji potensi pelabuhan dalam mengurai kepadatan arus penyeberangan, khususnya pada periode dengan mobilitas masyarakat yang tinggi, sehingga distribusi orang dan barang dapat berlangsung lebih efektif dan efisien.

Kehadiran Pelda Anton sebagai personel Koramil 0823/09 Jangkar merupakan bentuk dukungan TNI AD terhadap program pemerintah dalam pembangunan sektor infrastruktur dan transportasi. Sinergi antara TNI, pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan diharapkan mampu mewujudkan sistem konektivitas maritim yang semakin andal, aman, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta pelayanan transportasi bagi masyarakat.

(Red)