Rakor Serapan Gabah di Besuki: Petani Sambut Baik Harga HPP Rp 6.500/Kg

Situbondo, Lintasdaerahnews . com ~ ||Koramil 0823/11 Besuki menggelar Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Serapan Gabah di Aula Koramil Besuki. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung program ketahanan pangan nasional serta memastikan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp 6.500,- per kilogram dapat diterapkan dengan baik di wilayah Kecamatan Besuki. Jumat (07-03-2025)

Acara ini dihadiri oleh Danramil 0823/11 Besuki Kapten Inf Hadi Sutjipto, Asisten Manajer OPP sekaligus Koordinator Tim Serapan Gabah (Sergab) Situbondo Edo Rizaldo, Koordinator PPL Besuki Rudi, Babinsa Koramil Besuki, serta seluruh Ketua Kelompok Tani (Kapoktan) dan Petani se-Kecamatan Besuki.

Dalam paparannya, Edo Rizaldo menjelaskan mekanisme penyerapan gabah oleh Bulog yang langsung berinteraksi dengan petani. Pembelian dilakukan dengan harga Rp 6.500,- per kg, dengan kualitas gabah kadar air 25% dan kotoran maksimal 5%. Bulog menerapkan sistem pembayaran uang muka (DP) sebesar 30%, dengan pelunasan saat penggilingan. Daya serap Bulog dibatasi maksimal 4 ton per hari karena keterbatasan armada.

Sementara itu, Koordinator PPL Besuki mengungkapkan bahwa panen raya di wilayah Blimbing akan berlangsung pada Maret dan April. Tantangan utama dalam penyerapan gabah adalah banyaknya petani yang telah bermitra dengan tengkulak melalui sistem pinjaman modal. Namun, pemerintah menargetkan serapan gabah di Kecamatan Besuki mencapai 200 hingga 300 ton untuk menjaga stabilitas harga.

Danramil 0823/11 Besuki Kapten Inf Hadi Sutjipto menegaskan bahwa tugas TNI dalam menjaga ketahanan pangan merupakan bagian dari Operasi Militer Selain Perang (OMSP). “Petani tidak dipaksa menjual ke Bulog, namun penting bagi mereka untuk berkontribusi dalam menjaga cadangan pangan nasional dengan menyisihkan 20% hasil panennya ke Bulog,” ujarnya.

Para petani menyambut baik kebijakan HPP Rp 6.500,- per kg, yang dianggap dapat membantu mereka saat harga anjlok di musim panen raya. Dengan adanya skema penyerapan ini, diharapkan petani tidak lagi bergantung sepenuhnya pada tengkulak dan tetap mendapatkan keuntungan yang layak.

(Red)