Mas Dhito Instruksikan Dinas PUPR Prioritaskan Perbaikan Jalan Kabupaten

KEDIRI, LINTASDAERAHNEWS.COM - Bupati Hanindhito Himawan Pramana menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kediri untuk memprioritaskan penanganan jalan kabupaten.

Sebagai bagian dari 17 program prioritas di periode kedua kepemimpinannya, infrastruktur jalan menjadi sektor yang mendapat perhatian serius bupati yang akrab disapa Mas Dhito ini. 

Setelah periode sebelumnya menggenjot pekerjaan perbaikan jalan desa, menjadi konsen Mas Dhito di awal periode keduanya ini untuk lebih melakukan penanganan jalan kabupaten. 

"Kita di 3-4 tahun terakhir lebih banyak memperbaiki jalan desa, itu pasti sedikit banyak berdampak pada jalan kabupaten," katanya saat mendengar paparan Dinas PUPR Kabupaten Kediri, Senin (10/3/2025) sore.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kediri Irwan Chandra Wahyu Purnama tak menampik kondisi itu. Disebutkan kondisi jalan yang diukur berdasarkan tingkat kelayakannya atau biasa disebut kemantapan jalan idealnya di atas 90 persen.

Tak dipungkiri karena 3-4 tahun terakhir lebih banyak penanganan jalan desa, tingkat kemantapan jalan kabupaten yang sebelumnya mencapai 91-92 persen mengalami penurunan di angka 87 persen. 

"Memang kami di 3-4 tahun ini lebih banyak melakukan perbaikan berkala," ungkapnya.

Dengan kondisi itu, Mas Dhito pun mengintruksikan Dinas PUPR Kabupaten Kediri lebih fokus pada penanganan jalan kabupaten. Hal itu sekaligus mencegah supaya kerusakan jalan yang ada tidak semakin parah. 

"Saya minta di 2025 dan yang akan datang, jalan kabupaten diselesaikan dulu. Prioritas kita jalan kabupaten diselesaikan," ucap Mas Dhito.

Sementara itu, dalam paparannya PUPR tengah menggenjot pemeliharaan berkala jalan kabupaten di 14 lokasi, rehabilitasi jalan di 7 lokasi dan pelebaran jalan di 2 lokasi. 

"Kita juga akan melakukan pembangunan jalan (kabupaten) Margomulyo-Kelud, kemungkinan setelah lebaran," papar Irwan.

Pasca pemaparan dilanjutkan penandatanganan kontrak kinerja antara Mas Dhito dengan Kepala Dinas PUPR. Kontrak kinerja ini menjadi tolak ukur keberhasilan dinas dalam menjalankan tugas dalam periode yang disepakati.(Advertorial/Diskominfo)