Ketua AKPI Jateng : BPK Harus Segera Audit DPUPR Kabupaten Tegal !!!

TEGAL, Lintasdaerahnews. com ~ ||

Ketua Aliansi Keluarga Pers Indonesia ( AKPI ) Jateng , Nawang Elin menyatakan kekecewaannya terkait klarifikasi yang di lakukan oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal beserta Pihak Rekanan dan Anggota AKPI Jateng .

Dalam rapat dengar pendapat dari  hasil temuan wartawan AKPI  di lapangan  dengan sejumlah pihak terkait , yang di laksanakan di ruang rapat kantor DPUPR Kabupaten Tegal.Senin (22 / 07 / 2024 )   

Terdapat tujuh item pekerjaan yang di duga bermasalah.Diantara pekerjaan tersebut adalah 1.Pembangunan ruas jalan Jati Bogor - Blubuk . 2 .Lanjutan Rigit Beton Ruas Jalan Lodadi - Karang Malang .3. Drenase ruas jalan Balamoa - Gembongdadi .4.Peningkatan Jalan Ruas Jalan Tanjung Harja Kemuning .5.Pemeliharaan Jalan Kali Jambe Bulak Waru.6.Pembangunan Talud Ruas Jalan Semboja - Slarang Kidul .7. Peningkatan Jalan Dukuh Seketi - Dukuh Glempang.

Menurut Nawang Elin dalam rapat dengar pendapat dan temuan wartawan di lapangan yang di mediasi oleh pihak DPUPR kabupaten Tegal tersebut, jawabannya terkesan bahwa tujuh paket pekerjaan itu sudah selesai di perbaiki semua,  sedangkan  jika merujuk pada temuan dokumentasi wartawan AKPi terindikasi bahwa pekerjaan tersebut sangat nihil di kerjakan sesuai dengan specknya .

" Artinya di sini ada hal hal yang di tutup2i dengan mengatakan sudah selesai di perbaiki semua.padahal jika memang sudah di perbaiki dan sesuai dengan specknya tentunya ada data dan dokumentasinya, berita acara juga harus ada. Jika hanya dengan pernyataan semata itu tidak bisa di jadikan bukti bahwa perbaikan telah di lakukan dan sesuai speck , Di Duga semua Proyek PUPR kabupaten untuk Tahun 2024 di kerjakan Asal Asalan . Saya juga meminta pihak DPUPR ke depan untuk lebih selektif lagi dalam memilih rekanan dan team pengawas lebih bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan ". Tegas Nawang .

Dia menambahkan bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan audensi dengan pihak Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) meminta pihak BPK untuk segera melakukan audit di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ( PUPR ) Kabupaten Tegal .

" Kami dari AKPI segera datang ke BPK  untuk segera mengaudit pihak Dinas dan pihak pihak terkait sehubungan dengan adanya dugaan temuan oleh sejumlah kontrol sosial LSM HARIMAU dan dari anggota kami AKPI  di lapangan ". Terangnya .

Sementara itu LSM Harimau ( Harapan Masyarakat Unttuk Maju ) Tegal Raya, melalui  M.Imam Tarono selaku Tim Investigasi menyatakan bahwa pihaknya akan terus mengawal hal ini sampai mendapat perhatian dari pihak pihak terkait  dan dirinya berharap masalah ini bisa di selesaikan dengan segera .

" Kami akan terus konsisten mengawal masalah ini hingga tuntas, karena ini berkaitan dengan kepentingan umum dan penggunaan anggaran negara atau uang rakyat, jadi semuanya harus jelas dan transparan , semua hasil investigasi di lapangan akan menjadi bahan kami untuk membuat laporan terkait adanya pekerjaan dari PUPR kabupaten Tegal yang nampak asal asalan .." Pungkas Imam Tarono .

(Red)