Pangdam IV/Diponegoro Pimpin Pengamanan Kunjungan Wakil Presiden RI di Kota Semarang

SEMARANG, LDN.NEWS - Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Tandyo Budi R ikut mendampingi langsung Wakil Presiden Indonesia KH Ma’ruf Amin saat kunjungan kerja ke Kota Semarang, Jawa Tengah.

Seperti diketahui, fokus utama kunjungan ini adalah meninjau harga bahan pokok menjelang libur Natal 2023 dan tahun baru 2024 di Pasar Johar Selatan Baru.

Selain Pasar Johar Selatan, Wakil Presiden juga menyempatkan kunjungannya ke Rumah Pelita, Manyaran. Di lokasi tersebut, Wakil Presiden meninjau inovasi yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam mencapai target penurunan angka stunting melalui program daycare.

Pangdam IV/Diponegoro juga berkoordinasi erat dengan aparat keamanan lainnya di Kota Semarang untuk menjaga situasi tetap kondusif selama kunjungan. Peningkatan patroli dan pengawasan di titik-titik strategis serta pengamanan secara menyeluruh di sekitar rute yang akan dilalui oleh Wakil Presiden menjadi perhatian utama dalam upaya menjaga keamanan.

Kapendam IV/Diponegoro Kolonel Inf Richard Harison menyampaikan bahwa keterlibatan Pangdam IV/Diponegoro dalam mendampingi kunjungan Wakil Presiden RI di wilayah Semarang merupakan bagian dari tugas sebagai Panglima Komando Tugas Gabungan Terpadu (Pangkogasgabpad) Ops Pam VVIP.

Dalam perannya tersebut, Pangdam bertanggung jawab langsung terhadap aspek keamanan dan kelancaran selama kunjungan Wakil Presiden RI.

“Kehadiran Pangdam IV/Diponegoro dalam pengamanan kunjungan ini menggarisbawahi peran TNI dalam mendukung agenda kenegaraan sekaligus memastikan situasi aman dan terkendali. Hal ini juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan bahwa setiap kegiatan kenegaraan berjalan dengan lancar dan aman,” ungkap Kapendam.

Kunjungan ini diharapkan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang strategi inovatif yang bisa diterapkan di tingkat nasional untuk menangani permasalahan ketersediaan bahan pokok serta stunting, serta untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga terkait dalam menjawab kebutuhan masyarakat. 

(MI)