DPRD Kabupaten Malang Soroti BUMD Yang Kurang Berkontribusi Terhadap PAD Pemkab Malang

MALANG, LINTASDAERAHNEWS.COM - Belum maksimalnya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang yang belum memenuhi target mendapat sorotan dari DPRD Kabupaten Malang.

Perlu diketahui bahwasannya BUMD memiliki kewajiban kontribusi terhadap penerimaan PAD serta perkembangan perekonomian daerah.

Ketua DPRD Kabupaten Malang, Darmadi menyampaikan bahwa masalah tersebut masih dalam pembahasan pada rapat paripurna 

"Ini masih kita bahas setelah rapat Paripuna kemarin hasil penyampaian Bupati kemudian pandangan umum  fraksi-fraksi nanti kita dalami kendalanya dan solusinya seperti apa nanti dalam pembahasan",terang Darmadi pada awak media Senin (19/06/2023).

Menurutnya ada beberapa BUMD yang belum memenuhi target menjadi sorotan dari fraksi-fraksi menjadi catatan bagi BUMD yang belum optimal.

"Kita bahas saat pandangan umum fraksi-fraksi ada yang perlu dikaji kembali terkait BUMD, Kajian ini nanti yang kita harapkan memunculkan jalan keluarnya sehingga nanti BUMD ini nanti harus seperti apa dan sebagainya agar BUMD bisa berjalan sesuai yang kita harapkan bisa mendukung keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang",paparnya.

Sementara itu disinggung soal aset Pemkab PT.Kawasan Industri Gula Masyarakat (Kigumas) yang mangkrak juga menjadi sorotan dari DPRD Kabupaten Malang.

"Kigumas sendiri karena sudah lama yang pernah berproses hukum terkait dengan itu sekarang statusnya seperti apa memang ini yang kita tunggu,dan ini memang menjadi catatan terus di BPK menyangkut dengan aset yang cukup besar di sana, karena sudah puluhan tahun pabriknya tidak digunakan karena status hukumnya belum jelas,sekarang ini informasi statusnya sudah ada putusan baik dari Mahkamah Agung dan sebagainya yang kita harapkan ada langkah-langkah kongrit",terang Politisi PDI Perjuangan.

Menurutnya terkait aset dan status Kigumas karena mengajukan beberapa opsi yang kemarin disampaikan pemerintah daerah dan ini masih ditindaklanjuti lebih lanjut dengan beberapa kajian.

"Kita belum melihat secara utuh kalau permasalahannya seperti itu cuman kita  pingin mendalami lagi seperti apa sehingga nanti bisa memberikan saran agar tidak membebani keuangan daerah",pungkasnya (M.sol)