Formasi NGO Audensi Ke Bappeda Tanyakan Rencana Revitalisasi Alun-alun Kota Pasuruan

PASURUAN, Lintasdaerahnews.com~| Gabungan NGO Kota Pasuruan yang tergabung dalam Forum Masyarakat untuk Transparansi (FORMASI)  mengadakan audensi ke Bappeda Kota Pasuruan untuk menanyakan rencana Pemerintah Kota Pasuruan untuk merevitalisasi Alun-alun Kota Pasuruan diantaranya adalah pembangunan Payung Madinah dan peningkatan utilitas  yang rencananya akan difokuskan di sekitaran Alun-Alun Kota Pasuruan.

Menurut Saiful Arief Ketum M-Bara," Progam revitalisasi alun-alun kota pasuruan termasuk di antaranya, pengadaan  payung Madinah tidak terlalu penting, hal ini didasari oleh relitas permasalahan masyarakat tingkat bawah yang sangat terdampak oleh efek pandemi covid 19 sehingga  mengalami keterpurukan ekonomi disisi lain juga disebabkan begitu banyaknya  kebijakan pembangunan yang tidak termanfaatkan secara maksimal, seperti halnya program JLU yang hingga kini masih  low progres, belum lagi mall poncol yang pada awalnya berorientasi untuk penguatan kapasitas ekonomi dan kini beralih fungsi menjadi mall pelayanan publik,  di Kota Pasuruan."Ungkap Saiful Arief Ketua Umum LSM M-Bara, Senin 20/12/2021

Kita mempertanyakan beberapa hal salah satunya pembangunan ikon payung madinah yang akan di pasang, apakah suatu keharusan bagi pemkot sementara kepentingan-kepentingan prioritas masyarakat kota pasuruan secara umum kurang terakomodir, logikanya adalah ketersediaan APBD yang bisa terdistribusi kemasing-masing wilayah kota tapi malah anggaran itu terfokus ke alun-alun." Lanjut Saiful Arief Ketua Umum LSM M-Bara

Senada dengan yang disampaikan oleh Musa Abidin perwakilan tokoh pemuda, menurut kami Bappeda jangan hanya memperhitungkan output  kajian yang bersifat kualitatif tapi juga harus menghitung output secara kuantitatif. 

hasil kajian yang berupa efek domino revitalisasi alun-alun harus teridentifikasi secara kuantitatif, semua aspek harus diukur secara cermat dan detail, Jangan sampai seperti conversi peruntukan mall Poncol yang mulanya berorientasi peningkatan ekonomi malah berubah jadi perkantoran, ini salah satu bentuk inkonsistensi pemkot yang tidak mendetail dalam menganalisis kemanfaatan secara kuantitatif.

Hasil dari audiensi masih   belum bisa memuaskan kami, jika tidak ada output yang bersifat kuantitatif maka kami meminta agar Pemkot meninjau kembali program tersebut dan yang kami minta adalah  kuantitas  penerima manfaat langsung maupun tidak langsung, jangan berupa indikator-indikator karena dimasa lampau Mall Poncol memakai kajian kualitatif dan kurang memperhitungkan kuantitas penerima manfaatnya, mengingat APBD kita terlalu kecil, cetus Musa

Seperti halnya yang disampaikan oleh Tri Sulis atau yang akrab dengan julukan Lembu Peteng , menurut saya daerah yang paling bermasalah adalah pantura karena banyak sekali permasalahan yang belum terselesaikan, dengan nilai APBD yang sangat kecil ini kita harus betul betul hemat. Selesaikan dulu permasalahan utama masyarakat kecil dari pada mempersolek kembali wajah alun-alun sementara banjir lokal di lorong-lorong sempit gang ada dimana-mana, pasar banjir, belum lagi  keterbatasan biaya hidup masyarakat tingkat bawah yang untuk beli beras saja mereka kesulitan, rencana ini jelas timpang, 

harus dikaji ulang kembali rencana tersebut sekalipun sudah ada dok anggaran. Kalau misal dana APBN mensuplai lebih besar dan APBD  hanya urun sebagian gak ada masalah, intinya kegiatan revitalisasi alun-alun harus dikaji ulang."Sambungnya.

(Yzd/Krm)