Dandim 0823/Situbondo Dampingi Bupati Dalam Rakor Evaluasi Pelaksanaan dan Percepatan Vaksinasi Di Kabupaten Situbondo

SITUBONDO, Lintasdaerahnews. com ~ || Bertempat di Pendopo Kabupaten Situbondo JL.RA.Kartini No.01 Kelurahan Dawuhan kec.kab.Situbondo telah dilaksanakan Rakor Evaluasi Pelaksanaan dan Percepatan Vaksinasi di pendopo Kabupaten Situbondo, diikuti sekitar 80 orang sebagai penanggungjawab Bupati Situbondo, Drs. H.Karna Suswandi, M.M. Minggu (19-09-2021)

Hadir dalam kegiatan antara lain,"Bupati Situbondo, Drs. H.Karna Suswandi, M.M,Kapolres Situbondo, AKBP Achmad Imam Rifa'i, S.H., S.I.K.,M.PICT.,M.ISS,Dandim 0823/Situbondo, Letkol Inf Neggy Kuntagina, S.I.P.,Wakapolres Situbondo, Kompol Pujianto, S.H,Sekda Situbondo, Drs Syaifullah, M.M.,Kadis Kominfo dan Persandian, Dadang Aries Bintoro, S.Sos., M.Si.,Plt. Kepala Dinas Kesehatan Situbondo, Dwi Herman Susilo, SKM.,Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo, Drs. Ec. Zainul Arifin, M.Si.,Kabag Humas Pemkab Situbondo, Agung Wintoro, S.STP., M.Si.,Jajaran Forkopimka se Kabupaten Situbondo dan Kepala Puskesmas se Kab.Situbondo Situbondo.

Pembukaan oleh Sekda Situbondo yang di lanjutkan arahan Dandim 0823 Situbondo

Letkol Inf Neggy Kuntagina, S.I.P. yang intinya," Evaluasi pelaksanaan penanganan Covid-19 diantaranya, tracing naik turun, vaksinasi Kabupaten Situbondo paling rendah di Jawa Timur mencapai 16.3 %, perlu kita sepakati bersama sama untuk melaksanakan sosialisasi terus menerus kepada masyarakat.

 Menghimbau kepada Babinsa, Bhabinkamtibmas dan Puskesmas memberikan sosialisasi vaksinasi dan kesamaan input data.

Perlu pemetaan desa desa yang belum vaksin dan yang sudah vaksin, karena banyak warganya di desa tidak di vaksin atau belum tersentuh desanya dengan cara mendatangi kepala desa untuk menjadi evaluasi 

 Perlu upaya tegas melalui sistem dari pemerintah daerah kabupaten situbondo, dalam pengurusan administrasi warga harus menunjukkan surat vaksinasi. Dalam waktu  kurang lebih dua minggu vaksinasi tahap 1 tidak mencapai 50 % maka kabupaten situbondo akan kembali ke level 3.

Arahan Kapolres Situbondo yang intinya,"Pelaksanaan evaluasi vaksinasi di Kabupaten Situbondo, 

Mengucapkan apresiasi kepada rekan-rekan yang selama ini menjalankan tugas sehingga Kabupaten masuk level 1

b. Kedepan ada kesulitan tersendiri terhadap masyarakat situbondo untuk melaksanakan vaksinasi 

Kita mempunyai 26.000 dosis vaksinasi kita semua mensukseskan vaksinasi mencapai 70% untuk mencapai level 1. harapan kita semua seluruh Puskesmas lebih giat lagi vaksinasi dalam waktu 10 hari kedepan untuk mencapai target. Berapa jumlah keseluruhan vaksinasi punya Kodim, Polres dan Dinkes, menghimbau kepada Forkopimka mensosialisasikan vaksinasi kedepan pelayanan publik harus menunjukkan vaksin di peduli lindungi.

Target pemerintah harus di dukung dan menjadi atensi kita semua, berapa jumlah masyarakat yang tidak lulus skrining karena membutuhkan beberapa waktu dan pengawasan dokter. Kita semua harus mempertahan level 1 Kabupaten Situbondo, kami mengharapkan Forkopimka dan Kepala desa ikut mensosialisasikan terkait vaksinasi sehingga target vaksinasi 70 % tercapai 

Arahan Plt. Dinas Kesehatan Situbondo, yang intinya," Kegiatan vaksinasi yang selama ini dan cakupan vaksinasi kedepan, jumlah sasaran SDKM 2.984, Publik 30.613, Lansia 86.422, masyarakat umum dan rendah 370.153,Remaja 58.132, Total : 548.304. Evaluasi cakupan vaksinasi seluruh faskes sampai dengan 18 September 2021 diantaranya:

Klinik pratama Polres Situbondo 21.337, Poskes Kodim 0823 Situbondo 16.391,Kecamatan Panji 7.749, Kec Basuki 4.446, Kec Asembagus 4.410, Kec.Situbondo 4.388, Kec Kapongan 4.268, RSUD Abdurrahem Situbondo 3.801, Kec. Mangaran 3.680, kec Arjasa 3.649, Kec. Banyuputih 3.200, kec. Kendit 2.721, kec. Jangkar 2.498, kec  Banyuglugur 2.449.

 Strategi percepatan vaksinasi di Kabupaten Situbondo 

1) melakukan pengembangan faskes pelaksana vaksinasi dengan model membentuk sub faskes vaksinasi 

- RS kelas D atau klinik yang berada di wilayah kerja suatu Puskesmas ditunjuk menjadi pos vaksinasi 

- sub faskes tersebut membuka layanan vaksinasi Covid, namun vaksin dan logistik lain di support oleh Puskesmas yang mewenangi serta pelaporan dilakukan berjenjang melalui Puskesmas setempat, menambah jadwal vaksinasi baik didalam gedung Puskesmas induk maupun diluar gedung ( Balai Desa, pusat perbelanjaan, tempat wisata dll ), penguatan kerjasama lintas sektoral dan regulasi setengah mengikat memerlukan persyaratan adanya kartu vaksinasi dalam pelayanan publik. (Pen/Yzd)